LANAIJAMBI.COM-DPRD Provinsi Jambi audensi bersama Asosiasi Honorer se-Provinsi Jambi dalam rangka penyelesaian persoalan tenaga honorer utamanya yang belum bisa masuk data base untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, M.Hafiz didampingi Wakil Ketua DPRD Ivan Wirata dan dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Samsul Ridwan dan Wakil Ketua Komisi IV Rusli Kamal Siregar serta Anggota Komisi IV Juwanda dan Anggota Komisi I, M. Nasir.

Pertemuan tersebut digelar di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi, Jumat (17/1/2025). Audensi berlangsung mulai Pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Tidak ada satupun isu yang luput dari kacamata DPRD sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer.

Dari data yang dipaparkan oleh Badan Kepegawain Daerah (BKD) Provinsi Jambi dalam pertemuan tersebut, ditemukan lebih kurang 8.500 orang honorer baik yang sudah masuk dalam data base maupun yang belum masuk dalam data base.

Adapun tuntutan Asosiasi Honorer se-Provinsi Jambi ini seperti gaji yang standar UMR, pengangkatan status honorer menjadi PPPK, lalu PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh waktu, sampai pada kesetaraan dan keadilan bagi yang sudah memenuhi syarat agar di perhatikan menjadi prioritas saat pembukaan PPPK.