Pemerintah dapat mengambil kebijakan yang mempengaruhi perdagangan, seperti tarif, kuota impor, atau perjanjian perdagangan, untuk memperoleh dukungan politik dan menciptakan dampak ekonomi yang diinginkan selama kampanye pemilihan.

Sebagai contoh, pemerintah dapat memberlakukan kebijakan perdagangan yang melindungi industri dalam negeri atau meningkatkan ekspor pada periode menjelang pemilihan untuk menciptakan dampak positif pada sektor-sektor tertentu dan mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok terkait.

Kedua konsep ini, Electoral Monetary Cycles dan Electoral Trade Cycles, menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi, moneter, dan perdagangan dapat dimanipulasi menjelang pemilihan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan secara elektoral. 

Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan kebijakan ini dengan cara yang tidak tepat atau tidak berkelanjutan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi.

Penting untuk menilai dampak program bansos dengan memperhatikan aspek inklusivitasnya. Apakah bansos telah merata dalam mencakup semua lapisan masyarakat miskin, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau menghadapi tantangan aksesibilitas? 

Keterjangkauan dan kesetaraan dalam distribusi bantuan sosial menjadi kunci untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan.

Pertanyaan juga muncul mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bansos. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pelaporan dana bansos diimplementasikan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan penanggulangan kemiskinan?

Selain fokus pada aspek pemberian bantuan langsung, perlu juga melibatkan dialog lebih lanjut tentang upaya jangka panjang untuk menciptakan peluang ekonomi. 

Inovasi dalam mendukung kewirausahaan, pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar, dan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal adalah komponen penting yang perlu diperhatikan.

Perlu juga mempertimbangkan peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam distribusi bansos. 

Inovasi seperti teknologi blockchain atau aplikasi berbasis kecerdasan buatan dapat membantu mengurangi risiko korupsi dan memastikan bahwa bantuan benar-benar mencapai penerima yang tepat.

Terakhir, pemberdayaan perempuan perlu diintegrasikan dalam program bansos. Memberdayakan perempuan tidak hanya memberikan dampak positif pada keluarga mereka, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Ini mencakup memberikan akses kepada perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, mendukung kewirausahaan, dan memastikan bahwa bansos tidak hanya meredam kemiskinan sesaat, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk masa depan.

Bansos seharusnya bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi kemiskinan. 

Diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup kebijakan ekonomi inklusif, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta peluang pekerjaan yang berkelanjutan. 

Menciptakan iklim yang mendukung kewirausahaan dan pertumbuhan sektor ekonomi lokal adalah langkah krusial dalam menciptakan perubahan struktural.

Dalam menghadapi kompleksitas isu bantuan sosial dan fenomena Electoral Budget Cycles (EBC), serta dampaknya terhadap penanggulangan kemiskinan, tulisan ini mengajak kita untuk merefleksikan peran dan efektivitas program bansos. 

Meskipun terjadi peningkatan dalam alokasi dana dan program-program seperti PKH dan BPNT, pertanyaan kritis mengenai komitmen nyata dalam penanggulangan kemiskinan dan potensi penyalahgunaan politik tetap relevan.

Menghadapi tantangan kemiskinan memerlukan pendekatan terpadu, termasuk kebijakan ekonomi inklusif, investasi jangka panjang, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Melalui diskusi terbuka, partisipasi aktif, dan pemantauan transparansi, kita dapat menilai secara cermat dampak program bansos dan mengidentifikasi isu-isu kritis yang muncul. 

Dengan bersama-sama membentuk kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, kita dapat berkontribusi pada upaya mengentaskan kemiskinan. Mantap. (Tenaga Ahli Gubernur Bidang Tata Kelola Pemerintahan)