“ Patah As yang sering terjadi akibat kelebihan muatan tonase. Jadi Pemprov Jambi khususnya Dinas Perhubungan harus menyiapkan timbangan portabel untuk mengetahui jumlah tonase kendaraan sehingga tidak ada lagi patah as akibat kelebihan muatan (over Kapasitas) ,” jelasnya.

Terkait angkutan batu bara yang parkir di bahu jalan seperti di depan pasar, depan tempat ibadah dan sekolah, Pemprov Jambi melalui Dishub harus memasang rambu-rambu lalulintas larangan parkir di daerah-daerah rawan macet dan tempat-tempat krusial. Dengan begitu pihak kepolisian punya dasar hukum untuk melakukan penindakan. 

“ Bila semua itu belum dilakukan, kita tidak akan membuka jalan untuk mobilisasi angkutan truk batu bara. Kita alam buka jika pemasangan rambu telah dilaksanakan " tegasnya. 

Kemudian soal jalan berlubang, menurut Dhafi, Pemprov dan pihak terkait harus bisa efisien pengerjaannya. Sehingga tidak ada lagi jalan yang berlubang dan menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan. 

" Yang paling utama penyebab kemacetan adalah over tonase yang menyebabkan jalan rusak dan Patah As. Sehingga kita minta untuk dilakukan uji petik di mulut tambang yang diawasi Tim Satgas Batu bara oleh TNI dan Polri serta Dinas Perhubungan, " tutupnya. (*)