Ia menambahkan, Pemprov Jambi juga harus mengedukasi masyarakat, jangan hanya solusi reaktif.

"Berikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak yang diakibatkan jika terjadi Karhutla, selenggarakan pertemuan bersama perangkat desa dan masyarakat guna memberikan pemahaman terhadap risiko dari terjadinya Karhutla dan menjelaskan tata cara pembukaan lahan, diantaranya tidak dengan cara membakar hutan dengan sengaja," ujarnya.

Selain itu, Pinto juga meminta untuk bersikap tegas kepada oknum yang tidak mematuhi larangan membakar hutan dan lahan, seperti melakukan tindakan penangkapan dan pemberian sanksi tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

"Karhutla ini sering terjadi berulang, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tidak pandang bulu guna menekan terjadinya Karhutla di wilayah Jambi," tukasnya.(***)