Edi juga minta Bappeda dan OPD terkait di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dapat memformulasikan agar program-program bantuan dari Pemprov Jambi dapat lebih ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas.

“Misalnya Pak Gubernur tahun ini ada sekitar 1.500 bantuan untuk UMKM, untuk pemula, emak emak dan milenial, sementara desa/kelurahan kita ada 1562, artinya 1 orang per desa aja nggak dapat, bagaimana ini bisa kita tingkatkan,” terang Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini.

Edi menambahkan, proses pembahasan APBD di DPRD akan berjalan lebih cepat jika pemprov telah menyusun RKPD dan KUA-PPAS dengan jelas, berbasis 7 indikator kesejahteraan, menerapkan SPM dan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan.

Ditanya terkait pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jambi, Edi menjawab bahwa ada 1.500-an usulan pokir DPRD Provinsi Jambi yang disampaikan ke eksekutif dan diinput ke dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Edi menjelaskan, pokir adalah aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD, diantaranya saat pelaksanaan reses. 

“Kami harap Bappeda merespon dengan baik, karena ini hasil reses teman-teman dewan, dan konstitusional,” pungkasnya.***