Empat pabrik karet yang tutup itu yakni PT Djambi Waras, PT Remco, PT Batanghari Tembesi dan PT Hok Tong. Sementara, satu pabrik karet yang mengurangi karyawan yaitu PT Angkasa Raya.

 Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agus Rizal mengatakan, di Provinsi Jambi terdapat 11 pabrik karet. Dari jumlah tersebut, 4 pabrik sudah tutup alias tak beroperasi lagi dan satu melakukan pengurangan karyawan.

Agusrizal menilai kurangnya bahan baku karet inilah yang membuat sejumlah pabrik karet tutup. Menurut dia, kondisi ini disebabkan para pekerja kebun karet tidak mau panen atau Deres karena harga karet yang tidak kunjung naik atau masih relatif rendah.

"Harga karet tidak pernah naik. Di tingkat petani hanya mencapai Rp.7.000 sampai Rp.8.000 perkilogram,"katanya.

 Selain itu, lanjut Agus, dalam 10 tahun trakhir, para petani karet juga banyak banting setir menjadi pekerja atau beralih berkebun kelapa sawit, batu bara dan penambang emas.

Agus mengungkapkan, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mencatat sisa lahan karet milik masyarakat hanya tinggal 659 ribu Hektar. Lahan karet paling luas yaitu berada di Kabupaten Batanghari. Lalu di Kabupaten Merangin, Muara Bungo, Sarolangun dan lainnya.

"Pada tahun 2023 peralihan dari kebun karet ke Kebun sawit mencapai 200 sampai 300 hektar," katanya.

Pemerintah pun sepertinya sudah fokus ke kelapa sawit. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi ditargetkan 10.000 hektare sawit untuk dilakukan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Kementerian Pertanian.

 Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agusrizal menyampaikan target tersebut terbagi dalam 11 kabupaten dan kota. Pihaknya sudah mengajukan rekomendasi dari provinsi ke Kementerian Pertanian seluas 6.000 hektare.

“Usulan yang masuk ke kita sudah 14.000 hektare. Untuk yang kita ajukan baru 6.000 hektare sudah sampai di Jakarta, tinggal percepatan pencairan saja,” katanya Agusrizal Awal Juni lalu.

Usulan yang masuk dari kabupaten dan kota bervariasi mulai 1.000 sampai 2.000 hektare. “Terbanyak di Muaro Jambi 2.000 hektare. Memang masing daerah juga diberi target seluas 1.500 - 2.000 hektare,” katanya.

Menurut Agus, jika target tersebut tercapai maka anggarannya yang dibutuhkan mencapai Rp300 miliar yang langsung diberikan ke kelompok tani. “Saya mohon agar dipercepat pencairan dari BPDPKS. Karena ada perjanjian tiga pihak langsung dari kelompok taninya supaya replanting ini cepat dilaksanakan,” pungkasnya.(rey/ist)