Sampai 30 November 2023, tercatat 1.414,89 hektar hutan dan lahan terbakar di Jambi, dengan jumlah kejadian terbanyak di Kabupaten Sarolangun (202 kejadian).

Wagub Sani mengimbau agar seluruh elemen saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam penanganan karhutla. 

“Saya himbau semuanya untuk tetap siaga dan waspada, kita lakukan upaya antisipasi sedini mungkin, sehingga tidak terjadi lagi karhutla di Provinsi Jambi,” pesannya.

Dalam penanggulangan karhutla 2023, telah dilakukan berbagai kegiatan, antara lain membuka 59 posko terpadu satgas karhutla di 6 kabupaten yang beroperasi selama 4 bulan. 

Pendanaan berasal dari APBD Provinsi Jambi dan dunia usaha, terutama perusahaan perkebunan/kehutanan yang bertanggung jawab atas posko. Kegiatan ini melibatkan multi-stakeholders seperti BPBD, Manggala Agni, TNI, POLRI, instansi terkait, dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jambi telah mencanangkan berbagai program pencegahan kebakaran hutan, termasuk Pengendalian dan Penanggulangan Karhutla, Pengelolaan Tahura (Taman Hutan Rakyat), serta Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan, serta Percontohan Penerapan PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar).

Asisten Deputi 4/V Kamtibmas Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Desman Sujaya Tarigan, menyatakan bahwa keberhasilan Provinsi Jambi dalam menanggulangi karhutla menjadi perhatian Kemenko Polhukam. 

“Sistem koordinasi dan penanggulangan karhutla di Jambi sangat baik. Dengan menjadikan daerah ini sebagai percontohan, daerah lain akan belajar dan masalah karhutla di Indonesia dapat ditangani lebih baik,” katanya.

Desman juga menambahkan bahwa dalam penanggulangan karhutla, daerah diwajibkan menyusun peraturan daerah, mengoptimalkan peran BPBD sebagai koordinator, dan menyiapkan dana operasional. (*)