"BUMN itu dia ikut GCG lho, Good Corporate Governance. Semua BUMN dapat ISO 370001 antikorupsi, SMAP (sistem manajemen antipenyuapan), faktanya tidak demikian. Punya tunggakan tapi ngemplang. Tidak hanya di sini kami temukan di Sumbawa BUMN yang lainnya, di Pulau Buru, di Papua," kata Dian.

Ia meminta BUMN yang melaksanakan kegiatan usaha di daerah untuk memenuhi kewajibannya kepada pemerintah daerah setempat.

"Itu pesan kami sama BUMN-BUMN yang tidak memenuhi kewajibannya kepada pemerintah daerah. Jangan hanya berusaha di daerah tetapi kewajiban tidak dipenuhi," tegas Dian.

Diketahui, PT Wijaya Karya (Wika) adalah BUMN yang hingga saat masih menunggak pajak sebesar Rp 9,29 miliar lebih kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. (tya)