Perludem menekankan pentingnya supervisi langsung dari KPU RI untuk provinsi-provinsi baru seperti Papua Tengah. 

Edukasi kepada masyarakat mengenai hak suara langsung sebagai warga negara juga menjadi hal yang krusial dalam memperbaiki sistem partisipasi politik di daerah tersebut.

Lebih lanjut, Perludem mendukung pembenahan sistem noken dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik yang lebih luas. 

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, menekankan perlunya pembenahan sumber daya manusia (SDM) dalam penyelenggaraan Pemilu di Papua Tengah, dengan proses perekrutan yang profesional dan bebas dari nepotisme.

Perludem menegaskan bahwa pembenahan ini tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga penting untuk memastikan hak-hak politik setiap warga negara dijamin dan dilindungi dalam setiap proses pemilihan di Papua Tengah. (*)