"Perlu perhatian lebih pada tata kelola pemerintahan dan peningkatan SDM. Untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, harus dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat," ungkap Maimaznah.

Seluruh fraksi DPRD Provinsi Jambi berharap perubahan ini membawa dampak positif, seperti yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Demokrat, Andarno.

"Fraksi Demokrat berharap perubahan ini dapat memberikan manfaat optimal mengingat masa akhir jabatan gubernur di tahun ini," sebut Andarno.

Setelah pandangan fraksi disampaikan, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mempertanyakan persetujuan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi untuk mengesahkan Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan diberikan oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi.

Penandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi turut dilakukan pada kesempatan ini. (*)