Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP 

Permasalahan truk angkutan batu bara di Jambi memang terus menerus dirasakan masyarakat beberapa tahun terakhir. Lonjakan produksi batu bara di wilayah ini sebagai hasil dari eksploitasi tambang yang semakin meningkat telah menyebabkan peningkatan volume truk yang beroperasi. Akibatnya, berbagai masalah muncul, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan hingga dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Jalan-jalan utama yang dilalui oleh truk-truk batu bara sering mengalami kerusakan parah akibat beban berat dan frekuensi lalu lintas yang tinggi. Pemerintah daerah Jambi berupaya memperbaiki infrastruktur tersebut, namun tantangan finansial dan waktu terus menjadi hambatan. Masyarakat setempat merasakan dampak langsung dari kondisi jalan yang rusak, termasuk peningkatan risiko kecelakaan dan kesulitan akses ke wilayah tertentu.

Sebagaimana kita ketahui, sejak 1 Januari 2024 lalu, Pemerintah Provinsi Jambi melarang angkutan batu bara melintasi jalan umum, dan menyarankan pengangkutan melalui jalur sungai sebelum adanya jalan khusus. Kebijakan ini diimplementasikan sebagai langkah strategis dalam penanganan permasalahan lalu lintas, keselamatan, dan dampak lingkungan yang terkait dengan transportasi batu bara di wilayah Jambi.

Dalam konteks Kebijakan Gubernur Jambi, Al Haris, yang melarang angkutan batu bara melintasi jalan umum atau jalan nasional, respons masyarakat terbagi antara protes dan dukungan. Sopir angkutan batu bara mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui demo dan keluhan. Protes dari sopir angkutan batu bara mencerminkan dampak langsung dari kebijakan tersebut terhadap pekerjaan mereka dan kelangsungan operasional usaha angkutan batu bara. Unjuk rasa dan keluhan ini menjadi ekspresi dari ketidakpuasan mereka terhadap perubahan yang signifikan dalam pola pengangkutan, yang dapat mempengaruhi mata pencaharian mereka.

 Di sisi lain, sebagian warga Jambi menyambut kebijakan ini secara positif. Mereka menilai bahwa larangan tersebut merupakan langkah progresif dalam penanganan permasalahan lalu lintas, kerusakan jalan, dan dampak lingkungan yang timbul dari angkutan batu bara. Beberapa poin yang mencerminkan pro dan kontra dalam masyarakat terkait dengan kebijakan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pro:

1. Keselamatan Lalu Lintas: Larangan melintasi jalan umum diharapkan dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan mengurangi risiko kemacetan dan kecelakaan yang disebabkan oleh truk-truk angkutan batu bara.

2. Pemeliharaan Infrastruktur: Dengan mengurangi beban truk berat yang melintas di jalan umum, kebijakan ini dapat membantu pemeliharaan dan pelestarian infrastruktur jalan yang lebih baik.

3. Dampak Lingkungan yang Lebih Rendah: Alih jalur transportasi ke sungai dan rencana pembangunan jalan khusus diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan, seperti debu batu bara, polusi udara, dan kerusakan lingkungan.

Kontra:

1. Dampak Pada Pekerja dan Pengusaha: Sopir angkutan batu bara dan pemilik usaha di sektor ini mengalami dampak langsung pada pendapatan dan kelangsungan usaha mereka akibat perubahan pola pengangkutan.

2. Ketidakpastian Pekerjaan: Kebijakan ini dapat menciptakan ketidakpastian pekerjaan bagi mereka yang bergantung pada sektor angkutan batu bara, khususnya jika tidak ada langkah-langkah penggantian atau pelatihan keterampilan.

3. Ketegangan Sosial: Protes dan keluhan dari sopir angkutan batu bara dapat menciptakan ketegangan sosial di antara kelompok masyarakat, memperumit implementasi kebijakan.

Meskipun kebijakan ini menuai protes dari para sopir angkutan batu bara yang menggelar unjuk rasa, Gubernur Jambi Al Haris tetap pada keputusannya untuk melarang angkutan batu bara melintasi jalan umum. Keputusan ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan bersama. Kebijakan ini memiliki beberapa pertimbangan strategis:

1. Keselamatan Lalu Lintas: Melarang angkutan batu bara melintasi jalan umum bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Beban berat dari truk batu bara dapat merusak infrastruktur jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menciptakan kemacetan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

2. Preservasi Infrastruktur Jalan: Dengan mengarahkan angkutan batubara melalui jalur sungai, Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk meminimalkan kerusakan pada infrastruktur jalan umum. Ini sejalan dengan kebijakan pelestarian dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang lebih berkelanjutan.

3. Pilihan Alternatif: Jalur Sungai: Pengangkutan melalui jalur sungai menjadi pilihan alternatif yang diusulkan oleh pemerintah. Penggunaan jalur sungai diharapkan dapat mengurangi tekanan pada jalan darat dan memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam pengangkutan batu bara.

4. Komitmen Lingkungan: Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan oleh sektor pertambangan. Angkutan melalui sungai dapat mengurangi dampak debu batu bara dan potensi polusi udara yang sering terjadi dalam pengangkutan darat.

Proyek pembangunan jalan khusus merupakan langkah proaktif untuk menangani permasalahan transportasi batu bara di Provinsi Jambi. Pemerintah telah menunjukkan komitmen dengan menerapkan kebijakan pelarangan angkutan batu bara melintasi jalan umum dan memberikan alternatif melalui jalur sungai. Merealisasikan jalan khusus ini bukan hanya menjadi komitmen pemerintah, kita juga berharap kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan para pemilik perusahaan untuk memiliki komitmen yang sama dalam merealisasikan proyek ini.

Beberapa poin kunci terkait harapan dan komitmen bersama ini dapat disampaikan dalam konteks tersebut:

1. Pemegang IUP-OP Sebagai Mitra Pembangunan: Pemerintah mengharapkan pemegang IUP-OP untuk melihat pembangunan jalan khusus sebagai investasi dalam keberlanjutan dan kelangsungan operasional pertambangan. Keterlibatan mereka dianggap krusial dalam mewujudkan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, tanpa mengesampingkan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

2. Komitmen Terhadap Pembangunan Lokal: Pembangunan jalan khusus bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan lokal. Pemegang IUP-OP diharapkan memiliki komitmen untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar.

3. Keterbukaan dan Keterlibatan Bersama: Dalam merealisasikan proyek ini, keterbukaan dan keterlibatan aktif dari semua pihak menjadi kunci. Pemegang IUP-OP diharapkan berkolaborasi dengan pemerintah dalam merancang dan melaksanakan proyek pembangunan jalan khusus, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat.

4. Sinergi dan Koordinasi: Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting. Koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, termasuk pemegang IUP-OP, akan mempercepat proses perencanaan dan pembangunan jalan khusus, serta memastikan kelancaran operasional setelahnya.