LANAIJAMBI.COM, Jambi - Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto berharap ada political will dan keberanian dari pemerintah provinsi Jambi untuk menyelesaikan permasalahan angkutan batubara dan segala dampaknya yang tidak kunjung selesai di provinsi Jambi.

Hal ini  disampaikannya saat menerima audiensi dari puluhan pengurus MPW Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Jambi di Gedung DPRD, Senin (13/6/2022).

“Diskusinya udah banyak, tinggal political will dan keberanian dari pemerintah provinsi aja,” jelas Edi. 

Didampingi sekretaris DPRD Amir Hasbi, Edi menyampaikan bahwa dirinya sudah pernah menyampaikan kepada Gubernur Jambi untuk membentuk Task Force (gugus tugas, red) yang khusus membicarakan batubara. 

“Jadi day to day, mereka hanya fokus membicarakan dan mencari solusi permasalahan batubara,” tambah Edi. 

Selain itu dirinya juga pernah mengusulkan agar transporter batubara diberil label, sehingga bisa diketahui dan dicatat jumlah pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan oleh transporter tertentu.

“Tapi kami DPRD kan cuma bisa melakukan fungsi pengawasan, nggak bisa punishment,” jelas Edi. 

Ketua Edi menyampaikan bahwa inti permasalahan batubara di provinsi Jambi ada pada pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan, red), namun menurutnya saat dipanggil Gubernur pemilik IUP tidak hadir. 

“Nanti coba kita (DPRD, red) yang panggil, apa mau hadir?” kata Edi.