Oleh: Bahren Nurdin

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu momen paling penting dalam kehidupan demokratis bangsa ini. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpinnya melalui pemilu, sebuah proses yang harus dilakukan dengan penuh integritas, kejujuran, dan tanpa adanya kekerasan. 

Dalam menyongsong Pemilu 2024, penting sekali bagi kita semua untuk memahami peran utama etika dan hukum dalam menjamin terciptanya pemilu yang damai dan adil.

Etika memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pemilu. Ini melibatkan nilai-nilai moral, integritas, dan kejujuran. Para pemimpin dan warga negara harus memahami bahwa pemilu bukanlah ajang untuk meraih kekuasaan dengan segala cara. 

Etika menuntut adanya kompetisi yang sehat, di mana peserta pemilu menghormati hak-hak pemilih dan menghargai persaingan yang berbasis pada ide-ide dan visi, bukan fitnah atau serangan pribadi.

Begitu juga hukum yang berperan sebagai landasan untuk mengatur jalannya pemilu. Undang-undang pemilu yang jelas dan transparan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. 

Hukum juga memberikan sanksi bagi pelanggaran etika dan aturan yang ditetapkan. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas akan menciptakan rasa keadilan di antara peserta pemilu dan masyarakat, serta mengurangi potensi pelanggaran yang dapat mengancam keamanan proses pemilu.

Maka dari itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa warga negara memahami pentingnya pemilu dan dampaknya terhadap masa depan negara. Pendidikan pemilih yang baik akan meningkatkan kesadaran warga negara tentang hak-hak dan tanggung jawab mereka dalam pemilu. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih mampu memilih pemimpin yang sesuai dengan visi dan nilai-nilai yang mereka anut, bukan hanya terpengaruh oleh retorika politik atau janji manis.