LANAIJAMBI.COM – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia, terutama selama musim kemarau, seperti yang sering terjadi di Provinsi Jambi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, mengungkapkan bahwa Pemprov Jambi telah mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar Rp 900 juta untuk penanganan Karhutla.

"Jika penambahan anggaran ini memang diperlukan, kami akan mendukungnya dan mengawalnya. Harapan kami, di masa mendatang, kasus Karhutla dapat berkurang, namun penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak sekadar simbolis. Terutama perusahaan-perusahaan nasional yang ada di Provinsi Jambi sering memanfaatkan kesempatan untuk membakar lahan mereka demi efisiensi,” kata Pinto, Senin (26/8/2024).

"Kami menyadari adanya modus-modus pembakaran lahan yang sengaja dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan berlindung di balik alasan Karhutla. Perusahaan-perusahaan yang melakukan hal ini harus diproses secara hukum, bukan masyarakat yang hanya berusaha mencari nafkah untuk keluarga," tambahnya.