“LPSK dapat diminta untuk mendampingi dalam pengambilan sampel DNA yang kredibel. Sekalipun Tes DNA bukan satu-satunya alat bukti, namun pembuktian optimal menjadi sangat penting bagi para korban TPKS untuk dijadikan bukti guna proses hukum hingga restitusi,” ujar Nurherwati.

Dijelaskan oleh Nurherwati, terdapat 193 permohonan perlindungan ke LPSK dari wilayah NTT pada 2024, tertinggi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebanyak 80 permohonan (71 berupa Kekerasan Seksual terhadap Anak), Tindak Pidana Perdagangan Orang 45 dan Tindak Pidana Lain 41.

Sedangkan jumlah total terlindung LPSK di wilayah NTT pada 2024 sebanyak 205, tertinggi dalam perkara TPPO sebanyak 86 dan TPKS Anak 56 dan TPKS Dewasa 23.

Secara umum, terdapat 1.603 program layanan LPSK dalam TPKS Anak, tertinggi berupa layanan fasilitasi restitusi 690, pemenuhan hak prosedural 369 rehabilitasi psikologis 321, penggantian biaya transportasi 98 dan batuan medis 45.

Dalam kasus pencabulan Kapolres Ngada NTT ini, Nurherwati menegaskan LPSK akan mengawal perkara ini dan siap melindungi korban untuk mendapatkan keadilan. 

(Humas LPSK)