Di satu sisi, prinsip rehabilitasi dan pemberian kesempatan kedua adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat yang berperadaban. 

Memberikan kesempatan politik kepada mantan narapidana dapat dianggap sebagai upaya memberikan peluang perbaikan dan kontribusi positif mereka dalam membangun masyarakat.

Namun, di sisi lain, kita perlu mempertimbangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. 

Pemilihan umum merupakan wadah untuk menempatkan individu yang dianggap mewakili nilai-nilai dan kepentingan masyarakat. 

Pertanyaan etis muncul terkait apakah masyarakat dapat menerima caleg mantan narapidana sebagai wakil mereka, terutama mengingat stigma yang sering melekat pada status mantan narapidana.

Aspek hukum juga menjadi pertimbangan penting. Seberapa jauh sistem hukum  mengizinkan atau melarang mantan narapidana untuk mencalonkan diri dapat memainkan peran krusial. 

Peraturan yang jelas dan adil diperlukan untuk memastikan bahwa setiap calon dinilai berdasarkan kapabilitas, integritas, dan komitmen mereka untuk melayani masyarakat.

Penting bagi kita untuk mendukung sistem yang memastikan seleksi caleg didasarkan pada rekam jejak, kompetensi, dan visi mereka dalam membangun masyarakat yang lebih baik. 

Sebagian masyarakat mungkin menganut nilai-nilai rehabilitasi dan memberikan kesempatan kedua kepada individu yang telah menjalani hukuman. 

Jika narapidana telah menunjukkan perubahan positif dan kesiapan untuk berkontribusi pada masyarakat, beberapa orang mungkin bersikap mendukung.

Namun, stigma sosial terhadap mantan narapidana juga dapat memengaruhi respon masyarakat. 

Beberapa orang mungkin merasa khawatir bahwa caleg mantan narapidana dapat membawa dampak negatif atau merugikan pada lembaga legislatif.

Respon masyarakat juga terkait dengan sejauh mana proses pemilihan dan penyaringan caleg mantan narapidana dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Jika proses ini dianggap adil dan objektif, masyarakat mungkin lebih menerima.

Respon masyarakat dapat dipengaruhi oleh detail spesifik kasus masing-masing caleg mantan narapidana. 

Jika ada bukti nyata perubahan positif dan komitmen untuk berkontribusi pada kebaikan masyarakat, beberapa orang mungkin lebih bersedia memberikan dukungan.

Tingkat pendidikan politik masyarakat juga memainkan peran. Masyarakat yang lebih teredukasi tentang hak dan kewajiban politik serta prinsip-prinsip rehabilitasi mungkin lebih terbuka terhadap kesempatan bagi mantan narapidana untuk terlibat dalam politik. 

Pada akhirnya, keputusan menerima atau menolak peluang bagi caleg mantan narapidana harus mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi kolektif masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. (Redaktur Harian Pagi Jambi One)