Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP

Bantuan Sosial (bansos) untuk rakyat miskin melibatkan sejumlah alasan, termasuk upaya untuk mengurangi risiko kemiskinan, menjaga daya beli dan konsumsi minimal, serta memberikan dukungan bagi kemandirian dan semangat individu miskin agar dapat melangkah keluar dari kondisi kemiskinan. 

Saat krisis melanda, keberadaan bansos menjadi krusial untuk kelangsungan hidup rakyat miskin.

Meskipun terjadi peningkatan dalam program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), pertanyaan muncul sejauh mana hal ini mencerminkan komitmen nyata dalam penanggulangan kemiskinan ataukah hanya berfungsi sebagai upaya untuk menutupi kelemahan dalam pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja?

Selain itu, perlu dieksplorasi apakah peningkatan alokasi dana untuk bansos secara signifikan mencerminkan solusi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kemiskinan. 

Meskipun PKH dan BPNT memberikan bantuan langsung, pertanyaannya adalah sejauh mana upaya tersebut dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat yang lebih luas?

Fenomena kenaikan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjelang pemilu menimbulkan pertanyaan tentang motif politik di balik peningkatan tersebut. 

Adakah kekhawatiran bahwa bansos dimanfaatkan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik sementara, tanpa memberikan perubahan substansial dalam upaya mengatasi akar permasalahan kemiskinan?

Dengan tren peningkatan jumlah penerima bansos dari tahun ke tahun, penting untuk mengidentifikasi apakah program-program ini telah berhasil merangsang pemberdayaan ekonomi atau justru menciptakan ketergantungan jangka panjang. 

Apakah ada upaya konkret dalam mengintegrasikan pelatihan keterampilan, pendidikan, atau program pengembangan usaha ke dalam kerangka bansos untuk memberikan solusi jangka panjang bagi mereka yang menerima bantuan?

Melihat lonjakan jumlah penerima bansos dari tahun ke tahun, kita tidak hanya menyaksikan upaya mitigasi kemiskinan, tetapi juga indikasi lemahnya perekonomian rakyat. 

Kecenderungan meningkatnya anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjelang pemilu menandai fenomena electoral budget cycles, di mana bansos dapat menjadi alat politik. 

Apakah bansos diarahkan secara efektif untuk memberikan dampak jangka panjang, ataukah hanya menjadi instrumen untuk mendapatkan dukungan politik?

Electoral Budget Cycles (EBC) mengacu pada fenomena di mana pemerintah mengubah kebijakan ekonomi dan anggaran fiskal mereka menjelang pemilihan umum dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilihan dan memperoleh dukungan pemilih. EBC, terkait erat dengan peningkatan anggaran dan kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada pemilih atau kelompok kunci pada saat kampanye pemilihan.

Meskipun demikian, EBC juga mendapat kritik karena dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang dan tidak selalu menghasilkan kebijakan yang melayani kepentingan umum. 

Peningkatan pengeluaran yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan defisit anggaran dan masalah keuangan jangka panjang bagi pemerintah.

Penting untuk diingat bahwa EBC bukanlah fenomena yang universal, dan dampaknya dapat bervariasi tergantung pada konteks politik, ekonomi, dan lembaga di suatu negara. 

Selain EBC, terdapat konsep lain seperti Electoral Monetary Cycles dan Electoral Trade Cycles. 

Perbandingan antara jenis-jenis ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan ekonomi berubah seiring dengan siklus pemilihan.

Electoral Monetary Cycles (EMC):

Berkaitan dengan perubahan kebijakan moneter menjelang pemilihan umum. Bank sentral atau otoritas moneter dapat mengubah kebijakan suku bunga atau kebijakan moneter lainnya untuk memengaruhi kondisi ekonomi secara umum.

Misalnya, penurunan suku bunga menjelang pemilihan dapat merangsang aktivitas ekonomi, termasuk pertumbuhan kredit dan investasi, yang pada gilirannya menciptakan kesan positif tentang kinerja ekonomi di antara pemilih.

Electoral Trade Cycles (ETC):

Berkaitan dengan kebijakan perdagangan internasional yang diubah menjelang pemilihan.