LANAIJAMBI.COM ">LANAIJAMBI.COM - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memperhatikan fenomena menarik di Papua Tengah, dimana terjadi 21 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga:
Provinsi ini mencatatkan dirinya sebagai salah satu wilayah dengan jumlah PHPU tertinggi di Pemilu 2024, dengan hampir 10 persen dari total 277 sengketa yang masuk ke MK.
Papua Tengah, sebagai provinsi yang baru dibentuk dua tahun lalu, menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu. Persiapan yang kurang memadai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Tengah menjadi perhatian utama.
Khususnya, perekrutan personel yang dianggap kurang profesional, merupakan salah satu isu yang memerlukan perhatian.
Ihsan Maulana, seorang peneliti dari Perludem, menyoroti bahwa hanya dua daerah di Papua Tengah yang melaksanakan Pemilu secara langsung, sementara sisanya masih menggunakan sistem noken.
"Kondisi ini menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai masalah, termasuk tingginya angka sengketa dan kekerasan horizontal selama pelaksanaan Pemilu 2024," kata Ihsan, Rabu (27/3).
.jpg)
.jpeg)
